Ilustrasi Ai Oleh Editor Aksara Merdeka
Pendahuluan
Dunia mengenal berbagai jenis sistem pemerintahan, seperti monarki, oligarki, dan demokrasi. Namun, ada satu sistem yang jarang dibahas tetapi sangat dalam ajaran Islam, yaitu meritokrasi.
Di mana kekuasaan diserahkan kepada orang-orang yang layak berdasarkan kemampuan, akhlak, dan prestasi, bukan karena garis keturunan atau kedudukan.
Dalam Islam, pemimpin sejati bukanlah orang yang memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi, tetapi mereka yang bertanggung jawab dan bekerja untuk kepentingan umat.
Apa Itu Meritokrasi?
Meritokrasi berasal dari gabungan kata “merit” yang berarti kemampuan atau prestasi dan “cracy” yang berarti pemerintahan. Singkatnya, meritokrasi adalah sistem di mana posisi penting dalam pemerintahan atau organisasi diberikan kepada individu berdasarkan kecakapan mereka, bukan kedudukan sosial atau keturunan.
Ini adalah sistem yang mengutamakan kompetensi dan akhlak, sesuai dengan prinsip Islam yang mengajarkan bahwa kualitas seseorang, bukan status sosialnya, yang seharusnya menentukan peran dalam masyarakat.
Praktik Meritokrasi
Nabi Muhammad ﷺ telah menunjukkan contoh nyata tentang meritokrasi dalam kepemimpinannya:
- Bilal bin Rabah, yang dulunya seorang budak hitam, diangkat menjadi muazin (pengumandang azan) karena suaranya yang indah dan kedekatannya dengan Allah, bukan karena status sosialnya.
- Usamah bin Zaid, yang masih muda, diangkat menjadi komandan perang karena keahliannya dan keberaniannya, bukan karena usia atau status sosialnya.
- Umar bin Khattab, dipilih menjadi khalifah setelah Abu Bakar karena kemampuannya dalam memimpin dan menegakkan keadilan.
Ini semua adalah contoh bahwa dalam Islam, posisi kepemimpinan bukanlah sesuatu yang diwariskan berdasarkan garis keturunan, melainkan diberikan kepada mereka yang benar-benar kompeten.
Meritokrasi dan Musyawarah
Dalam Islam, syura atau musyawarah adalah dasar dari pemilihan pemimpin. Nabi Muhammad ﷺ tidak menunjuk langsung penerusnya, tetapi memberikan ruang bagi umat untuk bermusyawarah.
Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama, yang dilakukan melalui musyawarah antara para sahabat, adalah bentuk nyata dari sistem yang menilai individu berdasarkan kapabilitasnya, bukan keturunan atau status. Prinsip ini mengarah pada keadilan yang lebih luas dalam masyarakat.
Masalah Umat Kini
Di dunia modern, masih banyak negara yang terjebak dalam nepotisme dan oligarki, di mana kekuasaan lebih sering diwariskan atau diperoleh karena kedekatan dengan penguasa, bukan karena kemampuan. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan pengabaian terhadap prinsip keadilan.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari)
Penutup
Meritokrasi bukanlah sebuah ide baru; itu adalah bagian dari ajaran Islam yang sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ.
Jika sistem ini diterapkan secara konsisten, masyarakat tidak akan dipimpin oleh mereka yang hanya mengandalkan kedudukan, tetapi oleh mereka yang benar-benar layak memimpin.
Sebagai bangsa, Indonesia bisa belajar banyak dari prinsip-prinsip meritokrasi ini. Dengan memilih pemimpin yang kompeten dan amanah, kita dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan maju.
Kepemimpinan yang berbasis pada keahlian dan akhlak adalah model yang bisa membimbing kita menuju keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan yang hakiki.
Baca juga: Mengapa Rakyat Cerdas Menentukan Masa Depan Bangsa?