Ilustrasi Ai Oleh Editor Aksara Merdeka
Pendahuluan
Kelemahan demokrasi sering kali muncul justru dari prinsip “satu orang, satu suara”. Meskipun prinsip ini menegaskan kesetaraan setiap warga negara, keadilan tersebut bisa menimbulkan masalah ketika masyarakat belum memiliki literasi politik yang baik. Tanpa pemahaman politik yang matang, suara yang seharusnya digunakan untuk memilih pemimpin terbaik bisa saja terbuang sia-sia.
Demokrasi dan Prinsip “Satu Orang, Satu Suara”
Prinsip “satu orang, satu suara” lahir dari semangat kesetaraan. Tidak ada perbedaan antara suara profesor dengan suara petani, atau suara orang kaya dengan suara rakyat kecil. Semua sama pentingnya. Inilah yang membuat demokrasi dipandang sebagai sistem yang adil dan representatif.
Namun, keadilan ini juga punya sisi lemah. Jika mayoritas masyarakat belum kritis atau masih terjebak pada politik uang, popularitas, dan citra semu, maka hasil demokrasi bisa melahirkan pemimpin yang tidak berkompeten.
Kelemahan demokrasi di negara dengan literasi rendah tampak jelas ketika rakyat memilih berdasarkan popularitas, bukan kualitas. Figur publik yang sering tampil di media lebih mudah dipilih, padahal belum tentu memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Fenomena ini diperparah dengan rendahnya pendidikan politik masyarakat, sehingga banyak orang kesulitan menilai program kerja calon pemimpin secara objektif.
Kelemahan Demokrasi di Negara dengan Literasi Rendah
Salah satu kelemahan demokrasi muncul saat rakyat memilih berdasarkan popularitas, bukan kualitas.Figur yang sering tampil di media lebih mudah dipilih, meskipun belum tentu punya kapasitas.Politik uang masih menjadi fenomena, membuat suara rakyat mudah dibeli.Rendahnya pendidikan politik membuat masyarakat sulit menilai program kerja calon pemimpin.Akibatnya, demokrasi tidak menghasilkan pemimpin terbaik, tetapi hanya yang paling populer atau paling banyak modal.
Baca juga: Demokrasi dan Hukum Tuhan: Jalan Tengah Menuju Indonesia Berkah
Tantangan Demokrasi Modern di Indonesia
Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menghadapi berbagai tantangan:
- Rendahnya literasi politik → banyak warga belum memahami pentingnya memilih berdasarkan visi dan program, bukan sekadar wajah terkenal.
- Pengaruh media sosial → algoritma lebih sering menonjolkan citra dan sensasi ketimbang gagasan dan kualitas.
- Politik uang dan patronase → masih menjadi masalah serius yang melemahkan integritas pemilu.
Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak otomatis membawa hasil baik tanpa rakyat yang cerdas dan kritis.
Solusi: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Para pendiri bangsa sudah menyadari hal ini sejak awal. Itulah sebabnya UUD 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pendidikan tidak hanya soal membaca dan berhitung, tetapi juga mencerdaskan rakyat agar bisa berpikir kritis, termasuk dalam memilih pemimpin.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi politik. Di sisi lain, masyarakat juga harus aktif mencari informasi, belajar membedakan fakta dan opini, serta berani menolak politik uang.
Kesimpulan
Demokrasi memang dianggap sebagai sistem terbaik di dunia modern, karena memberi ruang kepada semua orang untuk bersuara dan menentukan arah bangsa. Namun, sistem ini tidak otomatis menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kelemahan demokrasi justru akan sangat terasa ketika rakyat belum cerdas secara politik.
Prinsip “satu orang, satu suara” adalah keadilan formal, tetapi keadilan substantif hanya bisa dicapai jika rakyat memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keberanian untuk memilih berdasarkan program dan kualitas, bukan sekadar popularitas atau pencitraan.
Itulah sebabnya pendidikan dan literasi politik menjadi kunci utama. Tanpa rakyat yang melek politik, demokrasi bisa terjebak dalam politik uang, figur sensasional, dan pemimpin yang hanya memikirkan kepentingan jangka pendek. Tetapi dengan rakyat yang cerdas, demokrasi akan benar-benar menjadi sarana melahirkan pemimpin yang amanah, visioner, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.
Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya amanat UUD 1945, tetapi juga kebutuhan mendesak agar demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan prosedural, melainkan juga substantif. Jika rakyat kritis, bijak, dan aktif, maka masa depan politik Indonesia akan lebih sehat.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi adalah cerminan kualitas rakyatnya. Pemimpin lahir dari suara rakyat, dan suara rakyat ditentukan oleh sejauh mana mereka memahami arti penting memilih dengan cerdas. Masa depan Indonesia ada di tangan rakyat, dan hanya dengan rakyat yang cerdaslah demokrasi akan benar-benar bekerja untuk kebaikan bersama.
Baca juga: Menjaga NKRI Dari Perang Narasi