Dulu, seorang pemimpin dinilai dari perjalanan panjang: rekam jejak, keputusan-keputusan sulit yang pernah ia ambil, dan bagaimana karakternya diuji oleh waktu. Namun ketika media sosial masuk dan mengambil alih hidup kita, cara memilih pemimpin berubah drastis.
Pemimpin kini tidak lagi dinilai dari kualitas kepemimpinannya, melainkan dari seberapa menarik ia tampil di layar kecil selama 10–30 detik.
Demokrasi, yang seharusnya tempat rakyat menilai kualitas dan akhlak pemimpin, justru berubah menjadi arena pencitraan yang ditentukan oleh algoritma, editor, dan potongan konten viral.
1. Era Video Pendek: Saat Citra Mengalahkan Realitas
Media sosial menciptakan budaya instan: orang tidak lagi mau membaca panjang, tidak mau menonton penjelasan lengkap, dan tidak mau memahami konteks. Yang mereka lihat hanyalah:
- Potongan video motivasi
- Momen ketika politisi membantu korban banjir
- Aksi lucu, joget, atau humor sesaat
- Pidato yang dipotong hingga terdengar heroik
- Atau gimmick yang dibuat seolah alami
Padahal yang kita lihat hanyalah secuplik bagian terbaik dari hidup seseorang. Yang buruk, yang salah, yang tidak pantas semua hilang di balik editing profesional.
Akhirnya publik menilai pemimpin bukan dari karakter asli, tapi dari cuplikan ideal yang dipoles.
2. Pemimpin Tidak Lagi Dinilai dari Kerja, Tapi dari Penampilan
Demokrasi sekarang lebih banyak bicara tentang siapa yang tampak ramah, siapa yang ekspresif, siapa yang bisa membuat konten menyentuh, siapa yang tampil natural, siapa yang “kelihatan baik”.
Sedangkan kualitas seperti ketegasan, keberanian mengambil keputusan, pengalaman panjang, integritas, ketahanan moral, justru tidak terlihat dalam video pendek.
Akhirnya, pemimpin yang bekerja diam-diam kalah populer dibanding mereka yang aktif membuat konten pencitraan.
3. Algoritma Menggiring Pilihan Kita Tanpa Kita Sadari
Ini yang paling berbahaya, media sosial tidak pernah netral. Apa yang kita lihat ditentukan oleh algoritma yang bertugas menahan kita agar terus scroll, memberi konten yang mirip dengan yang kita sukai, memperkuat keyakinan kita, menciptakan “gelembung opini”.
Jika kita menonton satu video politisi tertentu, algoritma akan mendorong puluhan video serupa. Lama-lama kita merasa:
“Kayaknya semua orang mendukung calon ini.”
Padahal itu hanya dunia kecil yang dibentuk algoritma, bukan realitas seluruh rakyat. Dengan demikian, pilihan kita tidak murni lagi. Pilihan kita dibentuk, bukan dipilih.
4. Politik Berubah dari Adu Gagasan Menjadi Adu Konten
Di masa lalu, pemimpin berdebat tentang visi, konsep pembangunan, ekonomi, pendidikan, perbaikan negara.
Sekarang yang dipertarungkan adalah gimmick siapa yang paling viral, potongan pidato siapa yang paling dramatis, aksi siapa yang paling menarik perhatian, siapa yang memiliki tim digital terbaik.
Pemimpin berkualitas tetapi tidak aktif di media sosial akan tenggelam. Sebaliknya, politisi dengan konten kuat namun pengalaman minim bisa menjadi idola.
Baca juga: Mengapa Kita Miskin di Negeri yang Kaya?
5. Popularitas Mengalahkan Kapasitas
Masalah terbesar demokrasi modern adalah ini: orang yang populer dianggap lebih kompeten.
Padahal popularitas adalah hasil kamera, viral adalah hasil editing, wibawa di layar belum tentu wibawa di kehidupan nyata.
Kita akhirnya memilih pemimpin sebagaimana kita memilih influencer yang menarik, yang lucu, yang menyentuh hati, yang gampang viral. Bukan yang benar-benar mampu memimpin negara.
6. Pemilih Muda Menjadi Sasaran Empuk Manipulasi Digital
Generasi muda menghabiskan waktu berjam-jam di TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. Mereka sangat visual, cepat bosan, dan cenderung percaya apa yang terlihat di layar.
Inilah yang dimanfaatkan politisi, membuat aksi sosial dadakan, kegiatan amal yang direkam kamera, konten relatable, musik dramatis, storytelling yang menyentuh.
Emosi generasi muda mudah tersentuh, sementara kemampuan menilai rekam jejak masih terbatas. Hasilnya mereka memilih berdasarkan suasana hati, bukan kualitas pemimpin.
7. Pemilihan Umum Berubah Menjadi Ajang Konten Viral
Pada akhirnya, pemilihan pemimpin tidak lagi berdasarkan kemampuan memimpin. Demokrasi berubah menjadi kompetisi pencitraan, lomba konten, siapa yang paling eksis, siapa yang paling viral.
Pemimpin menjadi aktor, rakyat menjadi penonton, negara menjadi panggung. Ini masalah besar, karena bangsa tidak butuh selebritas, tetapi pemimpin yang kuat, jujur, dan mampu bekerja.
Kesimpulan: Demokrasi Sedang Bergeser ke Arah yang Berbahaya
Media sosial telah mengubah demokrasi dari fondasinya. Pemimpin tidak lagi dinilai dari kerja keras, kedalaman pemikiran, atau kapasitas moral, tetapi dari seberapa menarik ia tampil di layar.
Selama rakyat masih memilih berdasarkan konten, selama algoritma masih mendikte opini, selama viral lebih penting daripada kualitas, selama itu pula demokrasi akan terus melahirkan pemimpin yang salah.
Dan masa depan bangsa akan ditentukan bukan oleh kualitas pemimpin, tetapi oleh kekuatan pencitraan.
Baca juga: Mengapa Demokrasi Sering Gagal Melahirkan Pemimpin Berkualitas?