Di masa lalu, keraton adalah pusat kekuasaan. Raja menentukan hidup-matinya rakyat, menetapkan pajak, memimpin perang, dan menjadi simbol kejayaan sebuah negeri. Namun kini, zaman berubah.
Negara modern tidak lagi memberi kekuasaan politik penuh kepada keraton. Sebagian masih berstatus daerah istimewa seperti Yogyakarta, sebagian lain tinggal menjadi simbol budaya.
Dan di sinilah muncul pertanyaan besar: Jika kekuasaan politik mereka sudah berkurang, mengapa keturunan keraton tetap sering berebut kekuasaan? Apa yang sebenarnya diperebutkan?
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Surakarta, Cirebon, Banten, Kutai, atau Bone. Hampir semua keluarga kerajaan yang tersisa mengalami konflik internal, bahkan lebih keras daripada masa lalu.
Mari kita bedah akar masalahnya satu per satu:
Keraton Kehilangan Kekuasaan Politik, Tetapi Tidak Kehilangan Kehormatan
Pada dasarnya, keturunan keraton tumbuh dalam budaya yang menganggap kehormatan keluarga sebagai sesuatu yang harus dijaga. Ketika negara modern mengambil alih kekuasaan politik:
- Keraton kehilangan hak memungut pajak.
- Tidak lagi memimpin militer.
- Tidak lagi menentukan kebijakan pemerintahan.
- Dan tidak bisa memaksakan loyalitas rakyat seperti dulu.
Namun yang tidak hilang adalah:
- Status sosial
- Gelar-gelar kebangsawanan
- Legitimasi kultural
- Pengaruh simbolik terhadap masyarakat
Artinya yang diperebutkan bukan kekuasaan politik, tetapi kehormatan, jabatan simbolik, dan legitimasi budaya.
”Raja Tanpa Kerajaan” Memicu Konflik Internal
Di masa kerajaan besar, yang diperebutkan adalah kekuasaan nyata: pajak, tentara, tanah, dan kekuasaan absolut. Di era modern, perebutan berubah bentuk:
- Siapa yang paling berhak memakai gelar raja?
- Siapa ahli waris yang sah?
- Siapa yang memegang mandat keluarga?
- Siapa yang mewakili keraton di hadapan negara?
Bayangkan, jka kekuasaannya tinggal simbol, maka simbol itu menjadi satu-satunya harta paling berharga. Dan ketika harta satu-satunya itu diperebutkan, konflik semakin panas.
Perbedaan Besar: Yogyakarta Punya Kekuasaan Politik
Keraton Yogyakarta berbeda karena Sultan otomatis menjadi:
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pemegang kekuasaan administratif.
- Dan diakui Undang-Undang sebagai pemimpin politik.
Inilah sebabnya Yogyakarta stabil, tidak ada dua-tiga orang yang memperebutkan gelar Sultan. Karena garis keturunan jelas dan terikat konstitusi, dan posisi Sultan punya kekuasaan nyata, bukan simbol saja.
Sementara keraton lain seperti Surakarta, Cirebon, Banten, Kutai, dan lainnya tidak memiliki kursi politik dalam pemerintahan modern, sehingga tidak ada aturan negara yang menentukan siapa yang sah, semua kembali ke klaim keluarga, dan perebutan gelar menjadi liar.
https://aksaramerdeka.com/sejak-kapan-raja-harus-anak-raja/Baca juga: Sejak Kapan Raja Harus Anak Raja?
Keraton Modern Terpecah Jadi Banyak “Faksi Keluarga”
Dulu raja punya puluhan selir dan ratusan keturunan. Dari zaman ke zaman, jalur keturunan makin melebar, sehingga satu keraton bisa memiliki ratusan orang yang merasa berhak atas gelar tertentu.
Contoh pola umumnya:
- Anak sulung merasa paling sah.
- Anak dari istri yang lebih tua merasa punya hak lebih.
- Keturunan istri muda tidak mau kalah.
- Cabang keluarga lain membawa bukti-bukti versi mereka sendiri.
Akhirnya muncullah fenomena: dua raja, tiga sultan, atau bahkan empat versi ahli waris dalam satu keraton. Semuanya mengklaim: “Akulah yang paling sah.”
Keraton Masih Memiliki Nilai Ekonomi
Ini yang jarang dibahas, Keraton masih memiliki:
- Tanah adat
- Koleksi benda pusaka
- Hak pengelolaan budaya
- Donasi publik
- Pendapatan dari wisata sejarah
Dan tentu saja, hal-hal ini memicu konflik internal. Walaupun nilainya tidak sebesar kekuasaan politik, tetapi secara ekonomi tetap cukup besar untuk diperebutkan.
Keraton Sekarang Mengandalkan Pengakuan Publik
Dalam dunia digital status raja, legitimasi budaya, popularitas, dan pengaruh publik bisa mengangkat gengsi seseorang secara nasional. Itulah sebabnya klaim gelar makin banyak, bukan makin sedikit.
Di sisi lain, mudahnya seseorang membangun citra lewat media sosial juga membuat perebutan legitimasi semakin sengit. Siapa yang paling sering tampil, siapa yang paling banyak mendapat perhatian, dialah yang dianggap paling layak menyandang gelar.
Pada akhirnya, persaingan bukan lagi soal garis keturunan, tetapi soal siapa yang paling berhasil membangun persepsi publik. Inilah wajah baru keraton di era digital — ruang di mana simbol, cerita, dan pengaruh menjadi senjata utama untuk mempertahankan status.
Akar Utama: Keraton Tidak Lagi Punya “fungsi pemerintahan”
Keraton pada dasarnya dibangun untuk sebuah zaman ketika raja memimpin pemerintahan, rakyat wajib loyal, dan kekuasaan diwariskan secara absolut. Ketika fungsi-fungsi itu hilang, keraton pun kehilangan jiwa politiknya.
Namun budaya kekuasaan, hirarki, dan simbol-simbol kebangsawanan masih tetap tertinggal di sana. Inilah yang menciptakan kondisi ganjil: hirarki tetap hidup, tetapi struktur pemerintahannya sudah mati.
Budaya masih ada, tetapi perannya tidak lagi jelas. Kekosongan fungsi inilah yang kemudian memunculkan perebutan gelar yang tidak pernah benar-benar selesai.
Kerajaan Sudah Bubar, Tapi “Mental Kerajaan” Masih Bertahan
Di era modern, banyak keraton tidak lagi memiliki wilayah, tentara, atau kekuasaan administrasi. Yang tersisa hanyalah identitas. Masalahnya, ketika identitas tidak didukung struktur pemerintahan yang jelas, ia menjadi sangat rapuh dan kerentanan inilah yang mudah sekali menjadi arena pertarungan ego.
Konflik makin banyak karena tidak ada musuh eksternal untuk dipersatukan, tidak ada pemerintahan untuk dikelola, dan tidak ada tugas negara yang menuntut kerja sama. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan besar:
“Siapa yang paling layak memegang simbol kejayaan masa lalu?”
Kesimpulan: Perebutan Keraton Adalah Gejala Zaman
Perebutan gelar di keraton-keraton modern bukan lagi soal tahta, tetapi soal identitas, kehormatan, dan simbol status di mata publik. Konflik muncul karena:
- Fungsi politik keraton sudah hilang.
- Garis keturunan makin melebar.
- Aturan negara tidak mengikat legitimasi.
- Simbol budaya masih bernilai tinggi, dan mental feodal belum sepenuhnya hilang.
Keraton Yogyakarta tetap stabil karena posisinya diikat oleh konstitusi. Sementara keraton-keraton lain berada di ruang kosong antara tradisi yang masih hidup dan kekuasaan yang sudah mati.
Dan dalam ruang hampa itulah, konflik menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.
Baca juga: Mengapa Al-Qur’an Selalu Mengkritik Raja-Raja Zalim?