Indonesia dianugerahi bentang alam yang luar biasa. Dari gunung, hutan, air terjun, hingga garis pantai yang membentang ribuan kilometer, negeri ini seperti surga yang jatuh ke bumi. Namun, di balik keindahan itu, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar dari masyarakat kecil: apakah wisata alam di Indonesia masih ramah bagi semua kalangan?
Fenomena mahalnya biaya wisata perlahan menjadi ironi tersendiri. Tidak sedikit masyarakat yang harus berpikir berkali-kali sebelum berlibur, bahkan untuk sekadar menikmati alam yang sejatinya merupakan warisan bersama. Tiket masuk yang tinggi, biaya parkir yang tidak transparan, hingga harga makanan yang melonjak drastis sering kali menjadi keluhan yang berulang.
Lebih menyedihkan lagi, pada beberapa tempat wisata, pengunjung harus menghadapi pungutan tambahan yang tidak jelas dasar aturannya. Mulai dari biaya parkir ganda, retribusi fasilitas, hingga pungutan kecil lainnya yang jika dijumlahkan justru membebani wisatawan. Kondisi seperti ini menimbulkan kesan bahwa wisata bukan lagi ruang rekreasi, melainkan ladang komersialisasi yang kurang terkendali.
Padahal, sebagian besar wisata alam tidak memerlukan investasi infrastruktur yang terlalu besar dibandingkan wisata buatan. Keindahan pantai, pegunungan, atau hutan sudah tersedia secara alami. Pengelola sebenarnya hanya perlu menjaga kebersihan, keamanan, dan fasilitas dasar yang layak. Dengan pengelolaan yang bijak, harga tiket yang terjangkau justru dapat menjadi strategi untuk menarik lebih banyak pengunjung.
Baca juga: Ekonomi Digital: Bagaimana Internet Mengubah Nasib Rakyat Kecil?
Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, wisata murah bukan berarti merugikan. Sebaliknya, wisata dengan harga yang bersahabat berpotensi menciptakan perputaran ekonomi yang jauh lebih luas. Ketika wisatawan datang dalam jumlah besar, sektor usaha masyarakat sekitar akan ikut bergerak. Pedagang makanan, pengrajin oleh-oleh, penyedia jasa penyewaan perlengkapan wisata, hingga pelaku homestay lokal akan merasakan manfaat langsung.
Efek domino ekonomi inilah yang sering kali luput dari perhatian. Fokus pengelolaan wisata kerap hanya tertuju pada pemasukan dari tiket masuk, tanpa melihat potensi ekonomi yang lebih luas. Padahal, jika wisata dikelola dengan pendekatan berbasis masyarakat, keuntungan tidak hanya terpusat pada pengelola, tetapi menyebar hingga ke lapisan ekonomi paling bawah.
Selain itu, harga wisata yang terjangkau juga berperan dalam membangun promosi alami. Wisatawan yang merasa puas cenderung akan merekomendasikan tempat tersebut kepada orang lain. Cerita dari mulut ke mulut masih menjadi strategi pemasaran paling efektif dan murah. Sebaliknya, pengalaman buruk akibat tarif yang tidak transparan justru dapat merusak citra wisata dalam jangka panjang.
Wisata alam sejatinya memiliki nilai lebih dari sekadar tempat hiburan. Ia adalah ruang edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta sarana membangun kedekatan manusia dengan alam. Jika akses terhadap wisata alam hanya dinikmati kalangan tertentu, maka fungsi sosialnya akan perlahan hilang.
Di sisi lain, pengelolaan wisata memang membutuhkan biaya operasional. Perawatan fasilitas, pengelolaan sampah, hingga keamanan kawasan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Namun, transparansi pengelolaan menjadi kunci penting. Ketika masyarakat mengetahui bahwa biaya yang mereka bayarkan digunakan secara jelas dan bertanggung jawab, kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya.
Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola wisata berjalan adil. Regulasi tarif, pengawasan pungutan liar, serta pemberdayaan masyarakat lokal harus berjalan beriringan. Wisata tidak boleh hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi juga sarana peningkatan kesejahteraan rakyat.
Belajar dari beberapa desa wisata yang sukses, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan terbukti mampu menciptakan ekosistem wisata yang berkelanjutan. Ketika warga merasa memiliki tempat wisata tersebut, mereka akan menjaga lingkungan, melayani pengunjung dengan baik, serta berinovasi dalam mengembangkan potensi lokal.
Indonesia memiliki peluang besar menjadikan wisata alam sebagai kekuatan ekonomi nasional. Namun, peluang itu hanya bisa terwujud jika prinsip keadilan dan keberpihakan pada rakyat menjadi fondasi utama. Wisata yang ramah bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga tentang keterjangkauan dan rasa memiliki.
Pada akhirnya, alam Indonesia bukan sekadar aset ekonomi, melainkan titipan yang harus dijaga bersama. Jika wisata dikelola dengan bijaksana, ia dapat menjadi jembatan antara keindahan alam dan kesejahteraan masyarakat. Namun jika dikelola dengan orientasi keuntungan semata, bukan tidak mungkin wisata akan menjadi ruang yang menjauhkan rakyat dari alamnya sendiri.
Baca juga: Internet: Memotong Jarak antara Pengetahuan dan Penghasilan